Chat kami sekarang

Temui Jaksa Agung, KPK Minta Tambahan Jaksa

Sulutpos.com, Jakarta – Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid IV mulai bekerja membangun pondasi yang akan menopang kinerja mereka selama periode kepemimpinan 2015-2019. Salah satunya dengan meminta tambahan tenaga jaksa dari unsur Kejaksaan Agung. Permintaan ini telah disampaikan kepada Jaksa Agung HM Prasetyo, saat Agus Rahardjo Cs bertandang ke Gedung Kejaksaan Agung, Selasa (5/1).

“(Penambahan jaksa) Itu salah satu yang dibicarakan (dalam pertemuan dengan Jaksa Agung Cs),” kata Komisioner KPK, Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (6/1) pagi.

Laode menyatakan, penambahan personil jaksa merupakan kebutuhan KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, Laode mengaku belum mengetahui secara pasti berapa jaksa yang dibutuhkan KPK saat ini. Dikatakan, jumlah jaksa yang dibutuhkan masih dalam penghitungan pihaknya.

“Lagi dihitung jumlahnya, tapi intinya kami butuh untuk memperkuatbkerja-kerja KPK. Setelah kami susun renstra (rencana strategi), akan kelihatan angkanya (jumlah jaksa),” katanya.

Diketahui, setelah menjalani masa induksi atau pengenalan organisasi, Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang langsung berkunjung dan bertemu sejumlah pimpinan lembaga yang menjadi mitra kerja mereka.

Setelah bertemu dengan para petinggi Polri pada Senin (4/1), dan Kejaksaan Agung pada Selasa (5/1), Pimpinan KPK Jilid IV ini akan bertemu dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisioner Komisi Yudisial (KY), Rabu (6/1) ini.

Laode menambahkan dalam pertemuan dengan MK pihaknya akan membicarakan mengenai sengketa Pilkada yang ditangani MK saat ini. Laode mengakui, persengketaan mengenai hasil Pilkada rawan terjadinya tindak korupsi.

“Salah satunya mau membicarakan mengenai sengketa-sengketa Pilkada yang sangat rawan korupsi,” katanya.

Sebelumnya, KPK sendiri telah menjerat mantan Ketua MK, Akil Mochtar yang menerima suap saat menangani sejumlah sengketa hasil Pilkada. Hingga saat ini, meski Akil telah dihukum seumur hidup, KPK masih mengembangkan kasus tersebut. Sejumlah kepala daerah pun telah dinyatakan bersalah dan terbukti menyuap Akil saat berperkara di MK.

Sementara itu, dalam pertemuan dengan para Komisioner KY, Laode menambahkan, pihaknya akan membicarakan mengenai perpanjangan antara MoU KPK dengan KY. [SP/F-5]

(Visited 76 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *