Pengelolaan 93 Hektar Lahan Perkebunan di Popareng Remehkan Pemkab Minsel

Sulutpos.com, Amurang – Pemberhentian aktivitas penggusuran lahan perkebunan seluas 93 Hektar di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan, merupakan sebuah tindakan tegas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan (Minsel) atas sikap pemilik atau pengelola lahan yang dianggap meremehkan pemerintah menyangkut koordinasi dan perizinan.

Aktivitas Penggusuran Lahan Perkebunan di desa Popareng yang dihentikan.
Aktivitas Penggusuran Lahan Perkebunan di desa Popareng, dihentikan karena berbagai alasan yang telah melanggar aturan.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Minahasa Selatan (Minsel), Franky Pasla mengakui, bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin terkait pekerjaan penggusuran di Popareng tersebut.

“Dalam hal ini pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah kecamatan setempat untuk segera menghentikan aktivitas di lokasi tersebut, sebagaimana instruksi bupati, sebelum mereka melengkapi izin yang ada,” kata Pasla.

Lebih lanjut Pasla mengatakan, sesuai informasi bahwa lahan tersebut akan dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit, namun hal ini harus ada izin. Terkait hal tersebut Pasla mengatakan bahwa pihaknya beserta Satuan Polisi Pamong Praja akan turun langsung ke lokasi seandainya pihak tersebut tidak mengindahkan teguran dari pihak desa dan kecamatan.

Terpisah, Kepala Dinas Perkebunan Minsel Immanuel Tapang, ketika dikonfirmasi mengaku bahwa pihaknya juga tidak pernah memberikan rekomendasi terhadap penebangan lahan perkebunan di Popareng. Menurut Tapang, harusnya penebangan kelapa besar-besaran yang dilakukan perorangan/ instansi atau swasta harus ada rekomendasi yang membidangi perkebunan.

“Karena tindakan seperti ini bisa dikenakan sanksi hukum, apalagi kelapa diwilayah tersebut diketahui merupakan salah satu komoditi paling banyak,” ujar Tapang.

Sebagaimana pemeberitaan sebelumnya, Bupati Christiany Eugenia Paruntu,SE yang telah menyaksikan langsung pelaksanaan penggusuran lahan perkebunan tersebut, langsung mengintruksikan aktivitas ini untuk dihentikan karena ternyata tidak ada koordinasi dan tidak mengantongi izin. (Andre Dotz)

(Visited 403 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *