Chat kami sekarang

Arogansi Staff dan Sat Pol-PP Dinas PU Kota Tomohon Terhadap Wartawan

Sulutpos.com, Tomohon – Perlakuan tidak menyenangkan dan sikap arogansi dari salah satu ASN termasuk oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon (Sat Pol-PP), terhadap Wartawan SulutPos.com, terjadi di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Tomohon, Jumat, (23/9).

Kejadian berawal ketika wartawan media ini akan melakukan peliputan dan konfirmasi, serta Follow-up, terhadap materi berita tentang Proyek Pelebaran Jalan Kota Tomohon, persiapannya, termasuk anggarannya.

Mangacu pada perimbangan berita dan kode etik jurnalistik, sudah menjadi tugas pokok wartawan untuk mengklarifikasi hal-hal yang berhubungan dengan berita tersebut. Tapi, sangat disayangkan oknum ASN dan Sat Pol PP tesebut justru menghalangi tugas wartawan.

“Kami sudah tidak nyaman kerja disini, tiap hari anda datang. Kami cari makan disini, kalau anda selalu datang kami tidak nyaman lagi,” kata oknum ASN tersebut kepada wartawan dengan suara lantang.

Lain halnya dengan Sat Pol PP, dengan kasar memaksa meminta surat Rekomendasi dari Humas Pemkot, “Apa kamu ada ijin dari Kabag Humas Pemkot untuk meliput disini ? kalau tidak ada jangan meliput disini,” katannya kepada wartawan, yang dari awal sudah menujukan Surat Tugas dan Kartu Pers, termasuk telah mengisi Buku Tamu.

Sekedar informasi, pada tanggal 22 September (kemarin), wartawan media ini sudah melakukan konfirmasi terkait materi berita. Hasil dari wawancara dengan Debby Kojongian, kabid Bina Marga, belum masuk kategori berita untuk dipublikasikan. Bahkan Kojongian menyarankan kepada wartawan untuk menemui Sekretaris Dinas terkait pertanyaan yang menurutnya bukan menjadi wewenangnya untuk memberikan statement (pernyataan).

“Kalau untuk pertanyaan ini, saya tidak tahu persis totalnya, jadi ini harus tanya ke atasan…Sek, diatas (sekretaris Dinas di lantai II),” Saran Kojongian kepada wartawan.

Sehubungan dengan hal itulah, maka untuk kedua kalinya wartawan media ini datang ke Dinas PU Pemkot Tomohon dalam rangka klarifikasi dan perimbangan berita. Dimana sebagai wartawan, semuanya sudah diatur dalam UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers dan UU No 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. [Maxi Rompas]

(Visited 1.417 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *