Chat kami sekarang

Surat Keterangan Register vs Sertifikat: Eksepsi Ditolak Majelis Hakim, Jan Durant Ajukan Banding

Foto: Ilustrasi.


SulutPos.com, Amurang – Jan Durant menilai pertimbangan majelis hakim tidak melihat fakta-fakta hukum sebelum menolak Eksepsi mereka (para tergugat), terutama Sertifikat Hak Milik (SHM). Durant mengatakan SHM yang terbit di tahun 1984 itu, seharusnya sudah merupakan fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti kuat, bahwa Gugatan para Penggugat dapat ditolak kembali oleh Majelis Hakim.

Akan tetapi, Durant menambahkan, Justru Surat Keterangan Register yang diterbitkan oleh Kecamatan Tombasian Amurang 1973, yang menjadi Pertimbangan Majelis Hakim PN Amurang. Penggugat jelas telah memanipulasi pembuktian mereka di PN Amurang, Register tersebut dan Objek Gugatan dari Penggugat jelas bukan lahan yang ditempatinya sekarang.

Jan melanjutkan, bilamana para Penggugat mengajukan gugatan lagi, seharusnya itu dilakukan (digugat) di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi (PT), bukan di PN yang sama dimana Gugatan para Penggugat (objek gugatan sama), telah diputuskan Niet Onvankelijk verklaard  (NO). Jan Durant menjelaskan, perkara ini sudah memiliki Putusan PN Amurang, yaitu Putusan PN Amurang No.15/Pdt.G/2016/PN.Amr Tanggal 27 Juli 2016, waktu itu Gugatan Para Penggugat (Beni Kere Cs) NO, kemudian  Putusan PN Amurang No.116/Pdt.G/2017/PN.Amr Tanggal 13 Juli 2017, dalam Putusan yang kedua ini Majelis Hakim PN Amurang menolak keberatan/bantahan yang diajukan Tergugat dan atau penasehat hukumnya (Eksepsi).

“Sekarang kami sedang melakukan upaya hukum dengan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi, yang seharusnya para Penggugatlah yang melakukan itu karena Gugatan mereka (Penggugat) di PN Amurang pada tahun lalu dinyatakan NO oleh Majelis Hakim,” ujar Durant.

Terpisah, Camat Kelurahan Ranoyapo, Johny Mononimbar SH MM, kepada SulutPos.com mengatakan bahwa tidak tahu menahu soal Surat Keterangan Register itu. Apalagi Surat Keterangan itu diterbitkan ditahun 1973 dan ditandatangani oleh Kepala Wilayah Kecamatan Tombasian, Amurang.

“Register tanah itu di Kelurahan atau desa, bukan di Kecamatan. Camat tidak menerbitkan Register, atas dasar ? karena materinya (data pengregisterannya) itu ada di desa atau kelurahan,” Jelas Camat Mononimbar.

Dibagian lain, Badan Pertanahan Nasional Minahasa Selatan (BPN Minsel), yang juga menjadi Turut Tergugat, melalui Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara, Harlen B Wungow SH, menyayangkan pihak BPN tidak memberikan Jawaban/bantahan pada saat Sidang-sidang berlangsung ketika masalah ini digugat kembali oleh Penggugat yang tahun lalu sudah ditolak Gugatannya.

Namun demikian, Wungow mengatakan BPN akan turut melakukan upaya Hukum, yaitu dengan mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi. Dijelaskannya, Pihak BPN Minsel sudah ada surat permintaan Warkah (kumpulan berkas-berkas yang digunakan sebagai dasar dalam penerbitan sertifikat tanah untuk sebidang tanah) ke BPN Minahasa, terkait dengan SHM No. 63 dimana SHM ini menjadi dasar kepemilikan Jan Durant (Tergugat).

“Proses Penerbitan Sertifikat itu, ada berita acara pengukuran, permohonan dari yang bersangkutan, saksi-saksi, dan bukti-bukti kepemilikan tanah, Data Fisik maupun Data Yuridis,” tutup Wungow. (nv/Maxi)

(Visited 1.826 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *