Tindak Lanjut Permintaan KPU, Pemkab Minahasa Siap Fasilitasi Pembuatan Data Kependudukan di Desa Tikela dan Sawangan

Sulutpos.com, Tondano – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa akhirnya tindak lanjuti akan permintaan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait warga beberapa wilayah yang menolak didata oleh Petugas Pemutahiran Data ( PPDP) dalam pemilihan Kepala Daerah juni 2018 mendatang.

Hal tersebut terlihat dalam rapat koordinasi yang digelar pada Selasa (21/02) siang tadi antara KPU Minahasa yang dihadiri Ketua Divisi Hukum Dicky Paseki SH, MH dan Kristoforus Ngantung S, Fils sedangkan dari Pihak Pemkab Minahasa Hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra DR Denny Mangala MSi, dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs Riviva Maringka MSi di Ruang rapat Setdakab Minahasa.

Mangala usai rakor di ruang kejanya kepada sejumlah wartawan menyampaikan,Sesuai dengan Permendagri batas wilayah Minahasa dengan Kota Manado sudah ditegaskan dimana kedua desa yakni desa Tikela dan Sawangan adalah wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Minahasa.

“Dengan adanya Permendagri ini, Pemda Minahasa dan KotaManado sudah sepakat bahwa semua yang terkait dengan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan termasuk didalamnya wilayah kependudukan, pelayanan kesehatan dan pendidikan di dua desa ini menjadi tanggung jawab Pemkab Minahasa, “ungkapnya.

Mangala menambahkan persoalannya muncul setelah KPU melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih di dua desa dimana sebagian warga tidak mau di lakukan coklik dengan berdalih mereka masih mengantongi KTP Kota Manado. Karena itu Pemkab setelah melakukan rapat koordinasi sudah merumuskan solusi.

“Karena mereka sudah terdata di Minahasa dan data kependudukan sudah ditransfer dari kota Manado ke Minahasa sehingga mereka diberikan kesempatan untuk mengurus dokumen kependudukan baik KK dan KTP dan ini akan di fasilitasi oleh Dinas Capil melalui mobile service dimana dua hari akan disiapkan untuk melayani administrasi kependukukan di dua desa ini, jelas Mangala,” Terangnya

Sementara permasalahan menyangkut Desa Sea, Mangala menambahkan, sudah ada beberapa perumahan yang di huni oleh penduduk berbagai daerah diantaranya Minahasa Selatan Kota Manado juga tomohon.

“Mereka umumnya masih terdaftar di daerah asal dan belum pindah sehingga Pemkab akan turun langsung di lokasi jika mereka akan pindah, maka kita akan fasilitasi tapi jika mereka masih tetap menjadi penduduk daerah asal tidak akan kita paksa, yang jelas pemkab minahasa akan coba memfasilitasi sesuai dengan kewenangan yang ada,” kata Mangala sambil menegaskan bahwa kehadiran negara dan pemerintah untuk memfasilitasi.

Turut hadir dalam rakor ini, Pimpinan Panwas Minahasa Rendy Umbo, Kabag Pemerintahan David Mangundap, Kabag Humas dan Protokol Moudy Pangerapan, Camat Tombulu Sonny Saina, Kumtua Tikela, dan Kumtua Sawangan. Ody)

(Visited 138 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Contact us
1
Hello
Ada yang bisa kami bantu?