Chat kami sekarang

Usung Sala Satu Paslon Secara Terbuka, Kumtua dan Perangkat Desa Bisa di Penjara

Sulutpos.com, Tondano – Sangsi tegas di kumandangkan Pemerintah Kabupaten Minahasa ( Pemkab) atas Hukum Tua dan Perangkat Desa yang dengan terang – terangan mendukung sala satu pasangan calon menjelang milihan Kepala Daerah (Pilkada) ditanah Minahasa tahun 2018.

Hal tersebut dikatakan Asisten Pemerintahan dan kesra Pemkab Minahasa DR Denny Mangala kepada wartawan pada senin  (26/02 ) diruang kerjanya yang menyatakan perihal kebijakan baru mengenai aturan dan batasan bagi, Hukum tua atau kepala desa serta perangkat desa menjelang tahapan Kampanye, dalam Pilkada Minahasa 2018.

” Kita memang sudah banyak mendengar mengenai, edaran Mendagri mengenai aturan untuk ASN dalam mengikuti tahapan-tahapan Pilkda beserta sanksinya. Tapi, sama sekali belum ada yang ditujukan untuk Hukum Tua dan perangkat desa, maka pihak Pemkab Minahasa sudah menggelar pembicaraan dengan Pihak KPU Minahasa dan Panwas untuk menyikapi hal ini, karena sudah banyak hukum tua dan perangkat desa yang bertanya-tanya, ” Ujarnya.

Selanjutnya, Mangala membeberkan perihal kebijakan-kebijakan baru untuk Hukum tua dan perangkat desa yang akan diterapkan pada Pilkada juni mendatang.

” Terkait hal ini, memang sudah dibicarakan dan sudah ada solusinya. Jadi untuk Hukum tua dan perangkat desa posisinya terutama dalam acara suka duka, biasanyakan calon hadir, apakah mereka tidak bisa duduk dengan mereka? Silahkan saja, tetapi tidak boleh foto selfie dengan calon yang jadir, kalau orang yang mengambil gambar tidak masalah asalkan tidak Hukum tua atau aparat desa. Selain itu saat kampanye didesa, hukum tua dan perangkat desa tidak diperbolehkan memasuki wilayah kampanye, silahkan memantau keamanan di sekitaran area kampanye, dengan catatan menggunakan harus menggunakan pakaian dinas agar memang dia bertugas sebagai hukum tua” tuturnya sembari mengatakan perihal harus adanya sikap netral dari setiap hukum tua dan perangkat desa.

Selanjutnya Mangala menambahkan, bahwa apabila hukum tua dan perangkat desa terbukti melanggar aturan maka ada sanksi yang sudah diatur oleh Undang-undang.

” Jadi jika ada Hukum tua dan perangkat desa jika terbukti melanggar aturan yang ada, itu sanksinya ada dalam undang-undnag nomor 10, yaitu Pidana Minimal 1 bulan maksimal 6 bulan. Dan jika yang bersangkutan sudah dipidana, maka sudah tidak memenuhi syarat lagi untuk menjabat sebagai hukum tua,” ungkapnya.( Ody)

(Visited 44 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *