Dibuka Mendagri,Bupati ROR Ikut Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta

Sulutpos.com,Jakarta – Bupati Minahasa Ir Royke Oktavian Roring MSi (ROR), ikuti pembekalan “Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2018 pada Senin (12/11).

Kegiatan yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri-RI), Senin (12/11) di Kantor BPSDM Kalibata Jakarta-Selatan ini dibuka langsung Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, dan dihadiri 121 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat II, yang baru terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2018, maupun Kepala Daerah hasil pemiliham pada Pilkada serentak sebelumnya yang belum sempat mengikuti pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri.

Dihadapan para Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Bupati, serta para Ketua DPRD, Mendagri meminta agar dapat memperhatikan dengan benar tugas pokok dan fungsi, sinergitas Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) dan Pimpinan legislatif, masalah keamanan di daerah, masalah Radikalisme dan Terorisme, Narkoba, serta tugas Kemendagri-RI menyelenggarakan Pemerintahan, otonomi daerah dan hal-hal lain yang berkaitan.

“Sebagai Pemimpin, kita pahami tantangan bangsa ini ke depan, program pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan percepatan insfrastruktur ekonomi dan sosial untuk mengejar ketertinggalan 73 tahun kita merdeka untuk mendukung papan, sandang dan pangan ke depannya serta mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat,” kata Kumolo.

“Ada empat hal penting yang menjadi tantangan bangsa Indonesia saat ini yakni soal radikalisme dan terorisme, narkoba, korupsi, serta kesenjangan atau ketimpangan sosial. Masalah radikalisme dan terorisme harus dicermati, bagaimana analisa jariangan-jaringan terorisme. Nama, alamat data lainnya ada terkait pelaku terorisme yang tidak ada adalah pikiran dari terorisme kapan melakukan aksinya dan gerakannya,” terangnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sampai saat ini ada 395.454 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar baik di Kementrian Hukum dan HAM, Kemendagri, Kementrian Luar Negeri, yang di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, bahkan Kecamatan. Prinsipnya, dikatakan Kumolo, ber-Ormas dan ber-Partai asasnya harus Pancasila yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

“Forkopimda dan Kesbangpol harua lebih memaksimalkan fungsinya. Sebab, Forkopimda bukan hanya ada di tingkat Provinsi, Kabupaten/ Kota, tapi juga kita tingkatkan sampai tingkat Kecamatan. Camat harus paham di Kecamatan ada Koramil sampai Babinsa ada juga Kapolsek, ada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat. Mereka harus dilibatkan dalam proses kebijakan politik pembangunan, dalam mengantisipasi gelagat ancaman,” kata Kumolo.

“Soal Narkoba. Sebagai ancaman bangsa ini, Narkoba pangsa pasarnya sangat luas dan menggiurkan. Untuk itu perlu menjadi perhatian serius dari jajaran Kepala Daerah dan DPRD dalam mengantisipasi bahaya Narkoba. Selanjutnya, kita harus pahami area rawan korupsi perencanaan anggaran dan berhati-hati. Bicara baik-baik bila ada aspirasi partai, jangan sampai ada Kepala Daerah yang merasa ditekan dalam perencanaan anggaran. Dana hibah dan dana bansos boleh tapi selektif. Retribusi dan pajak, mekanisme pembelian barang dan jasa. KPK sudah memetakan dengan detail, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” tukasnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo kemudian membeber soal tantangan bangsa ini, dimana masalah ketimpangan dan kesenjangan sosial, masalah kematian ibu hamil, gizi anak, sanitasi dan lain sebagainya cukup tinggi dan perlu memdapat perhatian khusus. Selain itu, dirinya juga menghimbau agar memperhatikan daerah rawan bencana, daerah kepulauan terpencil dan daerah rawan penyakit.

Sementara, selain Bupati ROR, Wakil Bupati Robby Dondokambey SSi juga akan mengikuti kegiatan yang sama pada gelombang II bulan November ini, usai Bupati ROR. Ketua Tim Penggerak -PKK Kabupaten Minahasa Dra Fenny C M Roring-Lumanauw SIP, serta Wakil Ketua TP-PKK Minahasa Martina Dondokambey-Lengkong, juga bakal mendapat pembekalan “Pengembangan Kepribadian dan Kepemimpinan” khusus untuk isteri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada bulan ini juga yang juga dibagi dalam dua gelombang.

Hal ini mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tjahjo Kumolo, nomor 800/8506/SJ, tertanggal 16 Oktober 2018, yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, yang merupakan tindak lanjut surat Mendagri nomor 800/7885/SJ, tanggal 5 Oktober 2018.( Ody)

(Visited 13 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *