Chat kami sekarang

Tindak Lanjut Intruksi Bupati, DLH Dapati Rusaknya Lingkungan Lokasi Tambang Ilegal

( Foto cover : Kegiatan Penambang emas di Alason Ratatotok )

Sulutpos.com,Ratahan – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Tenggara ( Mitra)  tindak lanjuti instruksi Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap, terkait Penambangan Emas Tanpa Ijin ( Peti)

Dengan dibentuknya tim investigasi dan pengawasan terhadap Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) ini Kepala DLH Kabupaten Mitra Tomy Soleman mengatakan akan keprihatinan terkait keberadaan lingkungan di lokasi tambang ilegal di Kecamatan Ratatotok Mitra.

“Bebarapa waktu lalu pihak kami bersama dengan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait melakukan sidak di lokasi ex Tambang PT Newmon Minahasa Raya. Berdasarkan fakta lingkungan yang ada dilokasi tersebut saat ini sudah mulai rusak,” ungkapnya.

Lanjut soleman,saat Sidak waktu yang lalu, dirinya mengakui didapati ada belasan penambang yang tidak memiliki ijin. Setelah dilakukan pembinaan, mereka bersedia melakukan penanaman kembali di lokasi yang abrasi.

“Sebenarnya jika mereka punya izin resmi tentu ada hak dan kewajiban yang ditangguhkan pada mereka, yakni untuk melakukan rehabilitasi atau penanaman pohon. Tapi ya, mereka tak miliki IUP dan sudah berdampak pada lingkungan, ini harus ditutup,” jelasnya.

Lebih lanjut kata Dia, investigasi terkait hal ini penting untuk dilakukan. Namun harus melibatkan tim gabungan, baik dari ESDM provinsi, Kepolisan dan termasuk pemerintah Kabupaten Mitra karena IUP ini berkaitan dengan provinsi, jadi harus sama-sama pihak dengan provinsi.

“Kalau sudah terbentuk baru bisa lanjut investigasi lebih mendalam, kalau nanti ditemukan Peti masih bereksplorasi dan tak miliki IUP, ya mau tidak mau tambang diberhentikan dan ditutup karena berdampak pada lingkungan,” tegasnya.

Dirinya juga menegaskan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan para peti terhadap kerusakan lingkungan ini, tak harus dibiarkan begitu saja.

“Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 ini kan keras sekali bunyinya, barang siapa yang melakukan kegiatan tidak mempunyai izin pengelolaan lingkungan, dia dijerat baik secara perdata maupun pidana itu jelas. Dan undang-undang ini sangat progressif, artinya dengan UU ini aparat hukum langsung bertindak sebenarnya,” tukasnya.

Selain itu, kata dia perusahaan tanpa izin yang merusak lingkungan wajib hukumnya untuk ditutup, apa lagi yang ada di Alason Ratatok hampir 30 sampai 50 hektar lahan yang diekspolitasi.

“Perusahaan punya IUP ada poin rehabilitasi, namun kalau sebabkan kerusakan lingkungan tentu tetap diberikan sangsi, sedangkan kalau tidak punya IUP langsung ditutup tanpa ada negosiasi karena sudah menabrak UU, dan ini sebuah kejahatan,” tutupnya.(Ody

(Visited 221 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *