Chat kami sekarang

Hadiri Deklarasi Pencanangan Wilayah Zona Integritas,Legi:Mitra Sudah Mulai Berlaku 3 – E

Sulutpos.com,Tondano – Wakil Bupati Minahasa Tenggara Drs.Jocke Legi pada Jumat (15/02) menghadiri Deklarasi pencanangan wilayah zona Integritas Pengadilan Negeri Tondano, menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM), bertempat di Aula PN Tondano.

Usai kegiatan itu kepada Wartawan Wabup Legi mengatakan Apresiasi Pemkab Mitra atas langka PN Tondano ketika menggelarnya kegiatan ini.

” Tentunya atas nama Pemerintah Kabupaten Mitra sangat mengapresiasi akan Deklarasi ini,” Kata Legi.

Namun lebih lanjut dikatakan Wabup untuk Pemkab Mitra sendiri di penghujung tahun 2018 lalu sudah sementara memberlakukan akan Zona Integritas ini.

” Kegiatan ini sangat baik memang.Untuk Mitra dibawah Kepemimpinan Bupati James Sumendap SH sudah mulai berlaku 3 – E yakni e-Kinerja, e-plening dan e-bugeting.dengan program kerja ini akan kelihatan transparansi keuangan serta kualitas kerja setiap Aparatur Sipil Negara ( ASN), ” Terang Legi.

Dijelaskannya pula dalam sistem pengolahan keuangan dan meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengolahan anggaran yang berdampak pada unsur pidana, Pemkab Mitra mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD) sampai ke tingkat Desa Untuk mengumumkannya ke Masyarakat dalam bentuk pajangan papan Program dan Anggaran.

” Mulai Desember lalu kita sudah menerapkan sistem Non Tunai, begitupun untuk setiap Program dan Anggaran yang ada di setiap SKPD sampai Desa di wajibkan untuk diumumkan di papan pengumuman sehingga baik Masyarakat, LSM dan Wartawanpun bisa mengetahui akan penggunaannya.Segala sesuatu tidak ada ditutup – tutupi. Malah ketika ada penyimpangan yang ditemui lewat inspektorat langsung diproses,” Tegasnya.

Sementara Kegiatan Deklarasi pencanangan wilayah zona Integritas,Ketua Pengadilan Negeri Tondano, Iko Sudjatmiko, SH, MH saat membuka kegiatan mengatakan, pencanangan wilayah zona integritas, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 52 Tahun 2014.

“Makna dari Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah oleh pimpinan dan jajarannya, mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” paparnya.

Selain itu, Sudjatmiko menjelaskan bahwa, penandatangan piagam zona Integritas ini, sesuai tujuannya adalah mensukseskan program reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya.

Tutut hadir dalam kegiatan itu, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Dandim 1302 Minahasa Letkol Inf. Slamet Raharjo S.Sos MSi, Kajari Minahasa Rakhmat Budiman Taufani, SH, MKn, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa James Rawung, SH dan Kapolres Minahasa, AKBP Denny Situmorang, SIK. ( Ody)

(Visited 325 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *