Didampingi Wabup RD,Bupati ROR Serahkan Laporan Keuangan Unaudited ke BPK RI Perwakilan Sulut

Sulutpos.com,Tondano – Bertempat di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Jumat ( 29/03) tadi digelar pelaksanaan Penyampaian Laporan Keuangan Unaudited oleh Pemerintah Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota Tahun 2018 Se- Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Penyampaian Laporan Keuangan yang diterima Kepala Perwakilan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Utara Drs.Tangga Muliaman Purba, MM. Untuk Kabupaten Minahasa diserahkan Bupati Ir. Royke Octavian Roring M.Si,(ROR)  dan didampingi Wakil Bupati Robby Dondokambey S.Si, (RD).

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE, yang hadir dalam kegiatan itu mengapreasi pihak BPK RI perwakilan Sulut yang telah menfasailitasi kegiatan tersebut.

” Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara, beserta jajaran, yang telah melaksanakan acara ini. Menjadi harapan, kiranya LKPD yang nantinya akan disampaikan, dapat memperoleh rekomendasi atau masukan-masukan, sehingga akan memberi arti dan warna terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” Kata Gubernur OD.

OD mengakui sejak kehadiran Perwakilan BPK RI di Sulut, telah banyak terobosanterobosan cerdas dan progresif yang dilakukan untuk memberikan asistensi bagi manajemen pengelolaan keuangan daerah secara lebih baik, lebih bermakna dan lebih berwawasan hukum.

” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sangat menyadari bahwa kondisi sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah masih terbatas, dimana hal ini yang sering menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, selain mengemban tugas sebagai eksternal control bagi Pemerintah Daerah, juga senantiasa diharapkan menjadi Lembaga Konsultasi dalam mengefektifkan manajemen pengelolaan Keuangan daerah,” Jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya,berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara, maka telah menjadi tekad dan komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk tidak pernah berhenti melakukan perubahan dan perbaikan terhadap dimensi-dimensi manajemen keuangan daerah, utamanya untuk meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan yang dijalankan. Karena itulah, kami berharap LKPD yang akan disampaikan akan memperoleh rekomendasi untuk nantinya ditindaklanjuti, demi kemajuan bersama.

” Saya turut mengharapkan kepada segenap komponen pembangunan bangsa di daerah ini, untuk senantiasa menjaga sinergitas sebagaimana telah terbangun sejauh ini dan tetap saling bersinergi, saling mendukung, bekerja bersama dengan pemerintah provinsi Sulut demi optimalnya sasaran setiap program dan kegiatan yang kesemuanya diarahkan untuk mewujudkan Sulut yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik dan berkepribadian dalam budaya,” Lanjutnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu,Sekretaris Daerah Jeffry Robby Korengkeng SH, M.Si, Inspektur Frits Muntu S.Sos, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Dra Riany Suwarno.(Ody).

pihak BPK RI perwakilan Sulut yang diterima Kepala Perwakilan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Utara Drs.Tangga Muliaman Purba, MM.(Ody)

(Visited 17 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *