Chat kami sekarang

Kapuspen Kemendagri: Pemda Wajib Bentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Foto: Peserta Rakor dari Tomohon.


SulutPos.com, Tomohon – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar, resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik Kemendagri dan Pemerintah Daerah, 18-19 Maret 2019, di Ballroom Eboni, Gammara Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan.

Rakor Diikuti seluruh pengelola informasi & dokumentasi wilayah Timur Indonesia, termasuk Kota Tomohon, yang dihadiri oleh Ir Ervinz Liuw MSi (Kaban Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu), Ingrid J F Palit SPt MM (Kabid Layanan Informasi Publik, Hubungan Media & Statistik Diskominfo) dan Djufry Rorong SSos (Kasubaghumas Pemeritaan & Publikasi).

Untuk Kota Tomohon, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID) sesuai SK Walikota Tomohon No 28 Tahun 2018.

Dalam sambutannya, Bahtiar, menekankan bahwaRakor digelar untuk melihat dan mengevaluasi apa yang dilakukan Pengelola Pengaduan dan Informasi Publik di dinas masing-masing pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Dikatakannya, Rakor ini bukan hal baru. Prinsipnya kegiatan koordinasi sebenarnya melihat dan mengevaluasi, mengecek kembali apa yang sudah dilakukan, sejauh mana yang dilakukan, mungkin ada hal-hal positif yang sudah kita lakukan, bisa jadi ada juga yang belum kita lakukan.

“Di Era keterbukaan informasi, yang tertuang dalam Pasal 13 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Dalam perkembangannya, hingga 18 Maret 2019 tercatat 34 Pemerintah Provinsi semua sudah membentuk PPID, 462 Pemerintah Kabupaten dan Kota sudah membentuk PPID, sementara 52 Pemerintah Kabupaten dan Kota masih belum membentuk PPID,” terang Bahtiar.

Hal ini, lanjutnya, akan menjadi perhatian dan ditargetkan tahun 2019 akan diselesaikan sehingga seluruhnya memiliki PPID masing-masing.

Bahtiar lebih jau menjelaskan, dalam perkembangannya, per hari ini, 18 maret 2019, 34 provinsi sudah ada PPID nya, 462 kabupaten/kota sudah ada PPID nya, tapi masih ada 52 kabupaten/kota yang belum membentuk unit yang mengelola PPID.

“Tahun ini kalau bisa kita selesaikan karena ini menyangkut salah satu indikator performa pemerintahan,” tegas Bahtiar.

Peserta Rakor dari Tomohon bersama Kapuspen Kemendagri.
Peserta Rakor dari Tomohon bersama Kapuspen Kemendagri.

Berdasarkan laporan Panitia Penyelenggara, Handayani Ningrum, Rakor tersebut diselenggarakan dengan beberapa tujuan strategis;

  • Pertama, meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah.
  • Kedua, membangun sinergitas yang baik antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik.
  • Ketiga, mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota yang ada di bawahnya.
  • Keempat, mengumpulkan data terkait PIC (penanggung jawab) pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik yang ada di seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia.

Untuk diketahui, Rakor Regional II ini digelar untuk wilayah Regional II yang mencakup Sulawesi, Papua, dan Maluku. Rakor Regional I sebelumnya telah digelar di Jakarta, sementara Rakor Regional III akan digelar di Padang, pada Bulan Juli 2019 mendatang.

Peserta Rakor dihadiri 166 orang yang merupakan Para Pejabat Pengelola Informasi, Data dan Dokumentasi (PPID) dan Pengelola Pengaduan Masyarakat dari Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua serta Pejabat dan pegawai di lingkungan Pusat Penerangan.

Para peserta rakor dibekali para narasumber dari Kemendagri, yakni Kemkominfo & Komisi Informasi, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kemenkominfo.

Selamatta Sembiring, mengatakan negara dan pemerintah daerah yang memiliki keterbukaan informasi publik erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat setempat.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenkominfo, Muhammad Imanuddin, dengan materi yang menegaskan seluruh pemerintah daerah harus terhubung dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) berbasis online dengan aplikasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). (nv)

(Visited 227 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *