Menghitung Hari,Bawaslu Minahasa Kembali Perkuat Pengawasan Jelang Pemilu

Sulutpos.com,Tondano – Menghitung hari Pelaksanaan Pemilihan Umum( Pemilu) 2019 yang kian dekat, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Minahasa perkuat peserta pemlilu lewat Sosialisasi Pengawasan.

Seperti yang digelar Bawaslu Minahasa pada Rabu (07/03)di Moy Restoran yang menghadirkan Pimpinan Bawaslu Sulut Kenli Poluan dengan pesertanya, seluruh partai Politik,Unsur GMNI, GMKI, Cipayung, Mahasiswa serta Pers Minahasa ( Persmin) dan Aliansi Waryawan Minahasa (AWAM)

“Peran masyarakat untuk ikut mengawasi tahapan Pemilu sangat penting. Karena itu sangat membantu kinerja Bawaslu,” kata Rendy Umboh Ketua Bawaslu Kabupaten Minahasa saat membuka kegiatan ini.

Menurut Umbo, forum warga yang sebelumnnya telah digagas Bawaslu RI. Tujuannya adalah bagaimana mendekatkan Pemilu dengan masyarakat.

“Kenapa kami meminta semua elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan. Karena demokrasi dalam Pemilu adalah milik warga,” jelasnya sambil mengajak masyarakat Minahasa untuk tak segan melaporkan berbagai jenis temuan dan atau informasi mengenai pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu.

Asalkan tentunya memenuhi syarat seperti pelapor sebagai warga negara Indonesia yang punya hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Dan harus memiliki bukti yang sangat akurat.

“Mau laporan soal pidana Pemilu, administrasi dan Etik penyelenggaran pun kami siap tindaklanjuti sejauh memenuhi syarat,” jelas Umboh.

Sementara Pimpinan Bawaslu Sulut Kenli Poluan dalam pemaparan materi menambahkan bahwa informasi dari masyarakat sangatlah penting. Apalagi kini sudah memasuki tahapan pemuktahiran data.

“Jika ada temuan soal data pemilih, segera laporkan ke Bawaslu,” ajak Poluan yang saat itu didampingi Pimpinan Erwin Sumampouw dan Donny Rumagit.

Dirinya juga meminta agar secara bersama mengawasi terkait pemilih yang ada di sekitaran Kampus. Termasuk di tempat-tempat yang banyak komunitas mahasiswa dan masyarakat yang tinggal secara temporer. Karena hal itu sangat berpotensi terjadinya pelanggaran.

“Jika ada warga atau mahasiswa yang akan memilih di Minahasa, tentunya yang bersangkutan harus memiliki form A5 dari tempat tinggal asal dan di tandatangani oleh PPS atau KPU di daerahnya,” tambah Poluan ( Ody)

(Visited 342 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Contact us
1
Hello
Ada yang bisa kami bantu?