ROR:Sudah Kewajiban Saya dan Pak Wakil Bupati Pertanggung Jawabkan Amanah Rakyat

Sulutpos.com,Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (DPRD) Kabupaten Minahasa gelar Rapat Paripurna Rangka Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 Jumat, (29/03).

Rapat Paripurna penyampaian LKPJ yang dipimpin ketua Dewan James Sumendap SH,ini dihadiri langsung Bupati Minahasa Ir.Royke Oktavian Roring M.Si serta Wakil Bupati Drs.Robby Dondokambey S.Si.

” Saya berterima kasih dan memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD karena telah menjadwalkan rapat ini.Sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban saya bersama Wakil Bupati baik secara moral maupun konstitusi untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan,” Kata Bupati ROR sapaan akrabnya dalam sambutannya.

Menurur Bupati pola pertanggung jawaban ini sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang sangat efektif dan konstruktif dengan masyarakat minahasa yang di presentasikan oleh lembaga yang terhormat ini.

” Merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya pertama kalinya semenjak dilantik menjadi pimpinan Kabupaten Minahasa pada tanggal 25 September 2018 yang lalu, berada di tempat ini untuk menyampaikan LKPJ kepala daerah. Ada banyak harapan dan dambaan masyarakat yang digantungkan di pundak saya dan Wakil Bupati,dimana hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan control social terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa,” Terang ROR.

Dibalik kinerja yang telah ditorehkan,ROR mengakui bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelola untuk kepentingam masyarakat. Karena itu dirinya berkomitmen dan bertekad untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka konsep pembangunan Minahasa adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

” Program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa,” Tegas Bupati

” Sejak awal memimpin Minahasa, kami telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut,” Paparnya

Sementara dari sisi substansi LKPJ kepala daerah menjelaskan 5(lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

“Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023. Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons positif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipal, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung Tahun 2018. Dan pada tahun ini semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberia  Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD den Kelas 1 SMP. BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano,” Jelasnya.

Dibidang pemerintahan ROR mengemukakan, khususnya berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembag pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis. Khususnya hubungan kemitraan antara eksklusif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik.

Disisi lain, disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional. Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan.

“Pemerintah Kabupaten Minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah.Untuk pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, pemerintah telah melakukan langka-langka dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah,” Imbuhnya sambil berharap melalui  penyampaian LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh pihak DPRD guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan kedepan.

Turut hadir dalam sidang DPRD tersebut,Wakil-wakil Ketua DPRD Ivonne Andries, SIP, dan Ventje Mawuntu, Sekretaris Daerah Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, M.Si, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, SH, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Anggota-anggota DPRD serta jajaran pemkab Minahasa.(Ody)

(Visited 20 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *