Bupati JS Usul Presiden Bentuk Departemen Barang dan Jasa

Sulutpos.com,Tondano – Dianggap sebagai momok dalam setiap pemerintahan yang menyebabkan berbagai permasalahan dan berdampak pada kinerja setiap kepala daerah baik Kabupaten dan Kota terkait Barang dan Jasa,Bupati Minahasa Tenggara ( Mitra) James Sumendap SH ( JS) Minta Pemerintah Republik Indonesia Bentuk Departemen sendiri dalam kepengurusan itu.

IMG-20190423-WA0118

” Tadi saya usulkan ke KPK terkait pengadaan barang dan jasa yang menjadi momok bagi setiap kepala daerah dan penyelenggara Negara Kalau bole Pak presiden buat departemen pengadaan barang dan jasa,”Kata Bupati JS kepada sejumlah media usai mengikuti Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Pencegahan Dan Penindakan) Selasa (23/4). Di Aula Rumah Dinas Walikota Tomohon.

Menurut JS, dengan dibentuknya satu departemen barang dan jasa akan memudahkan setiap kabupaten dan kota dalam pengelolaanya, dan bahkan pun bisa terhindar dari hal – hal yang melanggar hukum.

” Jadi semua Kabupaten kota yang mengelola akan barang dan jasa termasuk departemen itu terpusat di satu lembaga yaitu departemen barang dan jasa supaya akan kemudahan kemudahan tidak terjadi korupsi, kolusi nepotisme,semua ada dalam pengawasan barang dan jasa,” Terangnya.

Sementara terkait rakor yang digelar KPK RI,direspon baik pemerintah kabupaten Mitra.,” Apapun itu karena punya tujuan yang luar biasa kita mengapreaiasi akan kinerja KPK, karena lembaga ini dapat membantu melakukan pencegahan.Dengan sistem yang dibangun oleh KPK saya punya keyakinan Pemerintahan akan lebih baik,” Terangnya.

Tampil sebagai pemateri Oleh pimpinan tim pencegahan komisi pemberantasan korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Budi Waluya SE, MBA dan (Ketua koordinasi wilayah IX Koordinasi KPK RI Dwi Aries Sudarto, SH,

Adapun pokok pikiran dalam penyampaian tersebut meluputi capaian MCP (Monitoring Centre Of Prevention) 2018 dan penyusunan rencana aksi 2019. Progres Renaksi Korsupgah Pemkab Melalui perencanaan penggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah. Serta Evaluasi 2018 meliputi belum optimalnya pemenuhan evidence yang dilakukan oleh OPD terkait, koordinasi yang kurang maksimal antar OPD, kurangnya memahami indicator capaian MCP, dan beberapa evidence yang harus dipenuhi dalam MCP diluar kuasa pemda.

Dalam kesempatan itu Pemerintah kota tomohon menyerahkan cendramata kepada Tim KPK dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang diterima langsung Bupati JS. ( Ody)

(Visited 100 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *