LKPD 2018, Boltim Raih WTP (ADV)

Foto:  Bupati Sehan Landjar saat menerima LHP dari kepala kantor perwakilan BPK RI Drs.Tangga Muliaman Purba MM. Senin (27/5/19)


SulutPos.com, Tutuyan – Bertempat di kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Provinsi Sulut di jalan 17 Agustus Manado, Senin (27/5/19), diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bupati Boltim Sehan Landjar SH, didampingi Ketua DPRD Boltim, Drs Marsaoleh Mamonto, menerima langsung LHP BPK-RI yang turut di hadiri Sekretaris Daerah Ir. Hi. Muhammad Assagaf, Assisten 2 Sony Waroka, Assisten 3 Ir. Djainudin Mokoginta, Sekretaris Keuangan Sukur Mamonto, Kaban Bappelitbangda Ikhsan Pangalima, Inspektur Daerah Meike Mamahit.

Laporan hasil pemeriksaan BPK disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah se Kabupaten/Kota disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual, jumlah laporan keuangan terdiri dari 7 laporan, yaitu: laporan realisasi anggran (LRA), Laporan peruabahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan atau calk.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Terlepas dari masih adanya masalah dalam pengelolaan keuangan daerah, BPK menemukan berbagai perbaikan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah yang berdampak positif dalam pegelolaan keuangan daerah.

Bupati Boltim Sehan Landjar, usai menerima LHP atas LKPD 2018 dari BPK-RI menyatakan bersyukur atas hasil pemeriksaan tersebut. Foto Ketua DPRD Boltim Marsaoleh Mamonto saat menerimah draf LHP dari kepala kantor perwakilan BPK RI Drs.Tangga Muliaman Purba MM.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

”Alhamdulillah, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boltim kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian,” ujarnya Eyang sapaan akrab Bupati.

Atas prestasi ini, mengapresiasi kinerja seluruh jajarannya dan berpesan untuk terus mempertahankannya di tahun-tahun mendatang. Dengan capaian ini, menurut Bupati, menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Boltim dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bersih.

”Kami sangat berterima kasih pada BPK atas saran dan masukannya, dan juga kepada seluruh jajaran aparatur di pemerintah Kabupaten Boltim yang bekerja keras sehingga laporan keuangan bisa sesuai dengan aturan dan ketentuan sehingga bisa meraih opini WTP,” ucapnya.

Boltim kali ini merupakan WTP yang ke 6 kali berturut-turut. Acara penyerahan dilakukan kepala kantor perwakilan BPK-RI Drs. Tangga Muliaman Purba MM, kepada pimpinan DPRD dan Bupati/Walikota. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulut tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1, Kota Bitung (WTP) 2, Kabupaten Minahasa (WTP) 3, Kabupaten Kepulauan Sitaro (WTP) 4, Kota Kotamobagu (WTP) 5, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (WTP) 6,Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (WTP) 7, Kota Tomohon (WTP) 8, Kabupaten Minahasa Utara (WTP) 9, Kabupaten Kepulauan Sangihe (WTP) 10, Kabupaten Minahasa Tenggara (WTP) 11, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (WTP) 12, Kabupaten Kepulauan Talaud (WTP) 13, Kabupaten Minahasa Selatan (WTP) 14, Kota Manado (WTP) 15, Kabupaten Bolaang Mongondow Tidak Memberikan Pendapat (TMP). ADVERTORIAL

(IWAN).

(Visited 43 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *