Dinilai Layak, APIP Boltim Digodok Tim Penilai BPKP Provinsi

Foto: Dra. Meyke Mamahit.


SulutPos.com, Boltim – Dianggap layak naik ke level 3 untuk mewakili Sulawesi Utara (Sulut), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Bolaang Mongondow Timur (Bolmong Timur), digodok tim penilai dari Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi.

Ketua APIP Bolmong Timur, Dra. Meyke Mamahit kepada sejumlah awak media siang tadi, Jumat (26-7-19) mengungkapkan, dari 15 Kabupaten se-Sulut, hanya 4 daerah yang akan diperjuangkan untuk naik ke level 3. Antara lain, Bitung, Tomohon, Minahasa Tenggara (Mitra) dan Bolmong Timur.

”Capai level 3, berarti sudah bisa mendeteksi korupsi sedetail mungkin. Sehingga itu saya merasa bangga, meski tergolong daerah baru dengan keterbatasan anggaran dan tenaga, namun Bolmong Timur akan mewakili Sulut dalam pemberian gelar level 3 se-Sulut dan tertinggi di Indonesia,” sebut Meyke.

Dikatakannya pula, sejak Senin 22 Juli pihaknya tengah dinilai BPKP Provinsi, dan masih beberapa tahapan yang akan dilewati untuk dinyatakan layak.

”Sudah 1 minggu kami menjalani ujian, jika sudah ada hasil, akan diekspose dan dibahas di BPKP Provinsi. Setelah dianggap layak, selanjutnya dibawa ke Deputi BPKP Pusat dan akan digodok lagi, dinilai kembali apakah sudah benar-benar layak atau tidak,” terangnya.

Lanjut Meyke, saat ini pihaknya tengah berjuang menjalani ujian terakhir Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (PK-APIP), semisal Standar Operasional Prosedur (SOP), apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kata dia, hal tersebut yang menjadi kekurangan yang harus dilengkapi.

”Ada Lima moment yang sementara dilakukan saat ini. Pekan depan, kami akan turun di 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan sampel dari 28 SKPD yang ada, dimana sampel tersebut atas hasil dari peningkatan kapabilitas,” ujarnya.

Ditambahkannya, 12 SKPD yang dibidik itu berbasis resiko karena memiliki anggaran besar. ”Kami akan membuat perencanaan pengawasan berbasis resiko, dan sejumlah SKPD yang akan diaudit tersebut diantaranya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Keuangan, Bappeda, Capil, Setda, PUPR dan masih adalagi,” tuntasnya. (IWAN).

(Visited 39 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *