DPRD Minahasa Gelar Paripurna Pembahasan RANPERDA Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019

Bupati Minahasa Ir.Royke Oktavian Roring saat membawakan sambutan
Bupati Minahasa Ir.Royke Oktavian Roring saat membawakan sambutan

Sulutpos.com,Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2019. Selasa, (23/07)

Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Jamea Rawung ini di hadiri langsung Bupati Minahasa Ir.Royke Oktavian Roring M.Si dan Jajaran Pemkab Minahasa mulai dari Sekretaris Daerah Jefry Korengkeng, parq Asisten Kepala Dinas Kepala Badan dan sejumlah Anggota DPRD.

” Atas nama seluruh jajaran eksekutif, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, yang telah mengagendakan rapat paripurna pada hari ini dan kiranya tahapan pembahasan RANPERDA tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 boleh terlaksana dengan baik, ” Kata Bupati

Beliau menekankan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, bahwa aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan mengenai kebijakan umum perubahan APBD tahun anggaran 2019, dan prioritas plafon anggaran sementara dimana Perubahan anggaran itu hanya berupa penambahan atau penyesuaian terhadap rencana penerimaan daerah, dan rencana penyesuaian atau penambahan alokasi dana pada kegiatan-kegiatan tertentu yang sebelumnya tidak mampu terdukung secara optimal, serta penganggaran beberapa kegiatan dan program baru, yang tidak dapat di akomodir pada anggaran induk tahun 2019, dikarenakan keterbatasan pembiayaan.

” Kebijakan, strategi, prioritas program serta kegiatan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2019, tetap ditujukan pada proses penanganan masalah-masalah pembangunan, yang dianggap strategis dan prioritas bagi pembangunan daerah sebagaimana termuat dalam kebijakan umum perubahan APBD tahun 2019, yang telah dijabarkan lebih lanjut, dalam prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2019,” Terangnya.

Adapun ringkasan perubahan apbd tahun anggaran 2019, sebagai berikut :

Pendapatan Daerah, sebelum Perubahan Rp.1.332.541.938.509, setelah perubahan Rp.1.338.561.277.934. Bertambah 0,45% atau sebesar Rp.6.019.339.425 yang terdiri dari :
Pendapatan asli daerah, sebelum perubahan Rp. 104.409.734.062. Setelah perubahan menjadi Rp. 107.465.799.926 bertambah 2,93% atau sebesar Rp.3.056.065.864 dana perimbangan sebelum perubahan Rp.934.207.375.000 setelah perubahan Rp.931.948.805.008 berkurang 0,24% atau sebesar Rp.2.258.569.992, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebelum perubahan Rp. 293.924.829.447 setelah perubahan Rp. 299.146.673.000 bertambah 1,78% atau sebesar Rp.5.221.843.553.
Belanja daerah sebelum perubahan Rp. 1.386.102.279.726 setelah perubahan Rp. 1.414.637.057.412 bertambah 2,06% atau sebesar Rp.28.534.777.686 yang terdiri dari : belanja tidak langsung, sebelum perubahan Rp. 860.457.380.629. Setelah perubahan Rp. 862.321.305.958 bertambah 0,22% atau sebesar Rp.1.863.925.329 belanja langsung sebelum perubahan Rp. 525.644.097 setelah perubahan Rp. 552.315.751.454 bertambah 5,07% atau sebesar Rp.26.670.852.357 pembiayaan daerah, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp.62.560.341.217 setelah perubahan Rp.85.075.779.478 bertambah 35,99% atau sebesar Rp.22.515.438.261 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp.9.000.000.000 sebelum dan sesudah perubahan. Demikianlah ringkasan penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2019.

Bupatipun menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif serta for kopi mana dan segenap elemen masyarakat kabupaten minahasa yang telah bekerjasama sehingga perayaan pengucapan syukur kabupaten minahasa pada Minggu, 21 Juli 2019 dapat berlangsung dengan aman, damai dan terkendali.

” Kita pun bersyukur karena pada hari ini kabupaten minahasa akan menerima penghargaan Kabupaten Layak Anak oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ini adalah hasil kerja kita bersama dan secara khusus beliau memberi apresiasi kepada DPRD Kabupaten Minahasa yang telah bekerja sama dan mengambil inisiatif untuk mengusulkan adanya peraturan daerah tentang kabupaten layak anak yang menjadi salah satu indikator penunjang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak di kabupaten minahasa,” Jelasnya.

” Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanah pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan bangsa dan negara agar apa yang kita setujui bersama benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan masyarakat minahasa yang kita cintai,” pungkasnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna ini, Kajari Minahasa Rahmat Budiman Taufani, SH, MKn, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Wakapolres Minahasa AKP Alkat Karouw, S.Sos.( Ody)

(Visited 24 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *