Integritas Penyelenggara Pemilu Dipertanyakan

Foto: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Manado, Junardi Chaidir Mahyun.


Pesta Demokrasi 2019 telah usai, hasilnya sudah diumumkan dan sudah di konsumsi oleh masyarakat. Pasca pelaksanaan pesta Demokrasi 2019 ini menuai pro dan kontra dari masyarakat tentang integritas dari pihak penyelenggara. Persoalan yang terjadi kurangnya ketelitian dari pihak KPU dalam proses perekrutan penyelenggara sebagai perpanjangan tangan bagi mereka menyebabkan ratusan penyelenggara meninggal dunia, tidak hanya itu akibat dari kurangnya koordinasi dari para penyelenggara kemudian menjadikan proses pemilu kemarin tak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Miris melihat apa yang terjadi diamana pada proses penyelenggaraan pemilu kemarin berakibat fatal bagi salah satu caleg terpilih DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Caleg tersebut didapati melanggar aturan yang sudah di tetapkan oleh Undang- undang No 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat 1a, dan PKPU No 20 tahun 2018 Pasal 7 Ayat 1a, tentang batasan usia untuk calon legislatif harus berusia 21 Tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT, sementara pada saat penetapan DCT kemarin caleg tersebut baru berusia 20 Tahun. Ini adalah kerugian besar bagi caleg tersebut sebab ia peraih suara terbanyak dari Partai yang ada di Dapilnya. Nah sekarang pertanyaannya siapa yang akan bertanggung jawab persoalan ini ?

Bukankah seharusnya saat pemasukan berkas DCS ada yang namanya verifikasi berkas sebelum masuk pada tahapan penetapan DCT ? kok bias yah ada kejadian seperti itu, sementara untuk penetapan sendiri hanya tinggal menghitung hari namun masih ada persoalan seperti ini. Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi sebab hanya akan merugikan pihak penyelenggara untuk meninjau kembali hasilnya dan pihak caleg sendiri. Peran dari Bawaslu sendiri patut dipertanyakan.

Sebab pada proses pendaftaran atau pemasukan berkas DCS hingga penetapan DCT di hadiri oleh pihak Bawaslu sebagai yang di amanahkan untuk mengawasi proses demokrasi yang ada. Bagaikan dalam pertandingan sepak bola pihak Bawaslu bertindak sebagai wasit. Seharusnya kedua lembaga ini menjadi motor dalam memberikan pendidikan politik bagi Masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang menodai berlansungnya proses demokrasi di Negara ini.

Bukan untuk memojokkan pihak penyelenggara atau memvonis bahwa tidak mampu menjalankan amanah, melainkan punya keinginan untuk lebih memperbaiki proses Demokrasi yang ada. Karena tidak lama lagi pesta Demokrasi di Sulawesi Utara akan kembali di gelar tepatnya 2020 mendatang, setidaknya persoalan seperti ini tidak akan terjadi lagi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi kedepan.

Penulis adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Manado, Junardi Chaidir Mahyun

(Visited 66 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *