Gandeng Kementerian ART/ BPN, Pemkab Minahasa Bedah Penanganan dan Strategi Penataan Danau Tondano

Sulutpos.com,Tondano – Keberadaan dan pelestarian Danau Tondano terus diseriusi penanganannya oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Pemaparan Materi oleh Budi
Pemaparan Materi Dr.Ir. oleh Budi Situmorang

Dengan menghadirkan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Dr. Ir. Budi Situmorang, Jumat (09/07) tadi, Pemkab Minahasa membedah penangannya serta strategi penataanya dalam Konsultasi Publik dan FGD Penyepakatan Muatan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Danau Tondano.

Sekretaris Daerah saat membuka kegiatan ini mengatas namakan Bupati Ir.Royke Oktavian Roring MSi, mengatakan, sesuai peraturan daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2014 pasal 37 maka telah ditetapkan kawasan strategis Nasional, Provinsi dan Kabupaten, Danau Tondano termasuk dalam kawasan strategis Nasional yang ada di Kabupaten Minahasa.

FB_IMG_1565357315578

” Kawasan sekitar danau tondano perlu di tata dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Danau Tondano dapat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, ” Kata Korengkeng.

Korengkengpun berharap akan ada rekomendasi membangun yang akan didapatkan dalam FGD Itu,” Kiranya melalui kegiatan pada saat ini diharapkan adanya rujukan, masukan serta informasi-informasi dan rekomendasi yang membangun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sekitar Danau Tondano,” harap Sekda.

Sementara dalam arahan Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN menyampaikan, Danau Tondano merupakan salah satu Danau dari 15 danau prioritas yang ada di Indonesia.

“Dilihat dari potensi yang dimiliki Danau Tondano, kedepannya pengembangan tata ruang Danau Tondano diarahkan menjadi objek wisata yang memenuhi kebutuhan air baku, sumber air minum PDAM, sumberi air irigasi, dan penyuplai PLTA, cagar budaya sekitar danau tondano, dan sumber mata pencaharian dibidang perikanan air tawar,” Terangnya

Menurutnya, Isu strategis pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan sekitar Danau yakni Pendangkalan Danau, Pencemaran Danau, Okupansi Sempadan/pesisir Danau, kegiatan budidaya yang berlebihan, penurunan daya dukung dan fungsi danau(banjir), perubahan alih fungsi lahan, penurunan kualitas air, pertumbuhan eceng gondok yang pesat ini perlu ada penanganan serius baik dari Pemkab Minahasa, Provinsi maupun pemerintah Pusat dengan dibuatkan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sesegrah mungkin.

” Danau Tondano merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan DAS Tondano sebagai kawasan Konservasi dan Wisata namun belum ada Perda RDTR, Perda Zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi(penindakan/penertiban) Sesuai dengan UU Penataan Ruang No.26/2007. Untuk itu dibutuhkan Instrumen Pengendalian Penataan Ruang Kawasan sekitar Danau Tondano demi mewujudkan tertib tata ruang pada kawasan sekitar Danau Tondano dan mencapai tujuan fungsi utama Danau Tondano sebagai kawasan konservasi dan wisata nasional,” Papar Budi.

” Diharapkan Penyusunan Instrumen Pengendalian Penataan Ruang ini melalui output dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Naskah Akademis, Rancangan Peraturan Daerah, album peta dapat menghasilkan Fasilitas Legislatif (fasleg) perda ditahun 2020,” Harapnya.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Para Narasumber, diskusi/ tanya-jawab serta Penyepakatan dari berita acara konsultasi Publik Pembahasan Muatan Rencana Teknis Antara (RTA)/RDTR Kawasan Sekitar KSPN Danau Tondano dan Perumusan Alternatif Pengaruh KRP Prioritas terhadap Isu Prioritas Kawasan Sekitar Danau Tondano diantaranya mempertimbangkan pendekatan Kondisi DAS sebagai satu kesatuan (hulu,tengah dan hilir), menambahkan indikasi program rencana pengembangan objek wisata, perlu dibuat peta klasifikasi kemampuan lahan, perlu analisis dan strategi penanganan kawasan pertanian.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penyelamatan danau tondano bersama pemerintah pusat yang akan mendorong proses penyusunan dan fasilitasi legalisasi dengan target pengesahan di tahun 2020.Pokja KLHS akan dibentuk Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Lingkungan hidup untuk kemudian validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut,” tutup Sekda.

Turut hadir dalam FGD ini, Kasubdit Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Yuniarto Rahadi Utomo, ST, MM, Kasie Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III Astuti Yudhiarani, ST, MURP, Kakanwil BPN Sulut Freddy Kolintama, ST, MSi, Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Minahasa Dr. Sihar Wilford Siagian, MA, Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP kabupaten Minahasa Mekry Sondey, SE, MSi, Jajaran terkait Pemerintah Provinsi Sulut dan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

Dan yang menjadi narasumber, Kasi Program Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Teguh Wahyu W. M. Sc, Tim Penyusun Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah,

( Ody)

(Visited 62 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *