Chat kami sekarang

Dinilai Mengada – ada, JR Bantah Selewengkan DD / Dana Bumdes Desa Rumengkor Satu

( Foto Cover : Jerry Korengkeng Hukum Tua Desa Rumengkor Satu Kecamatan Tombulu )

Sulutpos.com,Tondano – Sempat dilaporkan lakukan penyalagunaan Dana Desa ( DD) juga dana Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes) yang ada di Desa Rumengkor Satu Kecamatan Tombulu,Hukum Tua Jerry Korengkeng akhirnya angkat bicara.

Dari Penuturan JR, tuduhan yang dilayangkan kepadanya tidak berdasar serta terlihat mengada – ada, pasalnya setiap poin yang disangkakan dan sempat dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Tondano tidak sesuai dengan semestinya.

” Saya JK Hukum Tua Desa Rumengkor satu mengklarifikasi pemberitaan yang ada menyangkut tuduhan penyimpangan Dana Desa dan dana Bumdes itu semua tidak benar,” kata Jerry saat dikonfermasi wartawan Media ini melalui telepon gengam, Selasa ( 29/10)

Dijelaskannya, kronologis yang benar ,menyangkut Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018 dikerjakan sesuai dengan amanat Musyawara Desa (Musdes) dan telah dituangkan dalam keputusan Musrembang Desa bahkan sudah di APBDes kan sesuai anggaran Tahun berjalan.

” Realisasi fisik sesuai yang tertata di APBDes telah di kerjakan sesuai dengan anggaran yang ada. Begitupun menyangkut upah pekerja sudah dibayarkan sesuai Perbub yakni 125.000 perhari dan Tukang di bayar 150.000 perhari.serta sudah melalui pemeriksaan sesuai aturan yang ada mulai Monev tingkat Kecamatan, Dinas PMD dan terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa dan hasilnya tidak ditemui ada penyimpangan dalam arti tidak ada temuan,”Jelanya.

Sementara Menyangkut dana Bumdes Tahun 2017 lanjut JK,telah disalurkan pada kelompok simpan pinjam di 5 jaga dan hasilnya sudah dikecapi warga setempat.

Setiap KK mendapat 850.000, setelah lunas digulirkan lagi 1.000.000 per KK jadi dana BUMDes ini tersalur. Buktinya ada proposal pengajuan dari setiap kelompok. Untuk dana Bumdes tahun 2018 di anggaran 100 juta tapi itupun dikurangi dengan anggaran pembelian kereta mayat yang ditata di RPD sebesar 19 jutaan kemudian diambil 19 jutaan untuk pembelian pipa jaringan air bersih dan sekitar 10 jutaan untuk pembuatan bangunan BUMDes. Sisanya merupakan modal usaha jual pakan ternak. Boleh dilihat dibuku rekening BUMDes bahwa saya transfer uang BUMDes 100 juta ke rekening BUMDes. Memang untuk usaha jual pakan baru akan di laksanakan karena pengurus yang baru baru diajukan dan disetujui dalam rapat bersama dengan BPD karena dinilai pengurus lama tidak memenuhi syarat maka diadakan penyegaran pengurus baru,” Lanjut Kumtua.

Sementara terkait bangunan BUMDes yang dibuat dirumah Hukum Tua, Jerry menuturkan alasan karena faktor keamanan serta meminimalisir anggaran sewa bangunan,” Kalau dibuat di tempat lain berarti harus sewa tempat,”ujar Jerry.

” Menyangkut tagihan air bersih dapat saya jelaskan bahwa itu di atur dengan peraturan desa ( Perdes) dan disepakati oleh BPD dimana mengenai iuran air telah disepakati penghasilan dibagi 2 dengan BUMDes dan sampai bulan desember 2018 tunggakan iuran air bersih yang sudah masuk k rumah – rumah penduduk mencapai 12 jutaan belum ditambah dengan tunggakan 10 bulan di tahun ini jadi total iuran air yang belum masuk diperkirakan sekitar 15-16 jutaan,” Paparnya.

Adanya pemberitaan atas laporan dugaan penyalagunaan Dana Desa oleh masyarakat, Kumtua JK membantahnya dengan tegas,”Terkait dengan pemberitaan ini Saya Kumtua Rumengkor satu menegaskan bahwa ini adalah tuduhan yang mengada-ada karena terbukti mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2018 Desa Rumengkor Satu tidak pernah ada temuan dari hasil pemeriksaan dari Dinas PMD bahkan Inspektorat,”Pungkasnya.

Adapun klarifikasi ini dibuat Kumtua Jerry Korengkeng setelah sebelumnya dilaporkan oleh warga setempat ke Kejaksaan Negeri Tondano atas dugaan penyelewengan Dana Desa (Dandes) serta dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam poin laporan sesuai data yang ada pada warga, Kumtua JR ini menyala gunakan anggaran sekitar tiga ratusan juta rupiah yang terbagi dibeberapa poin yakni: Pembayaran upah pekerja yang menerangkan bahwa pekerja menanda tangani kwitansi kosong, Pembuatan peraturan desa kaitan penagihan air yang hanya dibuat kumtua dan tidak ada evaluasi oleh Bupati, Pengelolaan BUMDes yang kurang baik, Bangun BUMDes dirumah Hukum Tua serta pengadaan pipa untuk jaringan air bersih dianggarkan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). ( Ody)

(Visited 192 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *