Gelar Seminar, Bawaslu Sulut Terangkan Perbedaan Regulasi Pemilu dan Pilkada Mendatang

Sulutpos.com,Tondano – Desa Tonsea lama Kecamatan Tondano Barat Minahasa jadi lokasi Seminar Evaluasi Implementasi Peraturan Perundang – undangan tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara tahap II oleh Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Utara ( Sulut) Jumat,(15/11)

Kegiatan yang digelar di Aula GMIM Siloam ini dihadiri langsung Ketua Bawaslu Sulut Herwyn Malonda,SH.M.Pd,Pimpinan Bawalu lainnya yakni Supriyadi Pangelu SH,yang membidangi hukum, data dan informasi,juga Kordinataor Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sulut, Awaludin Umbola, serta moderatornya bung Erwin Sumampouw sebagai Ketua Divisi Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Minahasa

“Kegiatan kami ini dibagi 3 wilayah yakni di Talaud, Minahasa raya dipusatkan di Desa Tonsea lama dan Bolmong raya.Tujuannya kami ingin mengevaluasi terkait dengan produk hukum apa itu UU No 7 tahun 2017,Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu terkait konteks Pemilu kemarin sebagai bagian evaluasi kita dalam persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur,Bupati dan Walikota kedepan,” Kata Pangelu.

Dijelasnkannya pula keberhasilan Pemilu waktu yang lalu tidak lepas dari peran masyarakat,tokoh agama,ormas,dan media massa.

” Mungkin ada kendala – kendala yang dialami masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab Bawaslu,maka saat ini dimohon ada masukan – masukan secara konferensik dari saudara – saudara sebagai pemangku kepentingan karena bagi kami hasil pemilu kemarin bukan hanya menjadi satu kebanggaan bagi lembaga Bawaslu namun kami sadari ada juga peran Masyarakat dan itu juga menjadi penentunya,” Terangnya.

” Saya berharap Pilkada nanti tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum dapat mensosialisasikan tahapan Pilkada 2020, sehingga kedepan melahirkan pemimpin daerah yang berintegritas,” Harapnya.

Sementara Ketua Bawaslu Herwyn Malonda menjelaskan tujuan seminar ini merupakan evaluasi terkait perundang – undangan.

“Ini merupakan kegiatan desiminasi dan evaluasi terkait peraturan Perundang – undangan,sambil kita memberitahukan mana yang membedakan regulasi dipemilu dan regulasi di Pilkada.Minimal masyarakat yang diberikan pemahaman tau bahwa ada perlakuan perbedaan baik pemilu serta pilkada yang baru lewat,” Kata Malonda.

Malondapun menjelaskan contoh perbedaan dipenanganan pelanggaran antara pemilu 2019 lalu dan Pilkada 2020 mendatang.

” Kalau di Pemilu pelanggaran ijudikasi dimungkinkan atau bisa dilakukan namun di Pilkada tidak bisa serta batas waktu penanganan pelanggaran untuk Pemilu 7 plus 7 hari namun di Pilkada 3 plus 2 hari dan itu mempersulit Bawaslu dalam menjalankan tugas, namun walaupun sulit kita harus kerjakan dan disini diminta masyarakat harus memahami ada batasan – batasan waktu yang melingkupi tugas – tugas bawaslu,” Terangnya sambil menekankan tiga fungsi utama Bawaslu terkait pelaksanaan Pemilu, baik itu Pilkada, Pileg dan Pilpres. ” Tiga fungsi Bawaslu yaitu fungsi pengawasan, fungsi penindakan baik pelanggaran administrasi atau pidana dan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu melalui proses peradilan,” Pungkasnya.( Ody)

(Visited 453 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *