Chat kami sekarang

Kejati Sulut Siap Beri Bantuan Hukum Untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Sulutpoas.com,Manado – Bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulut gelar Penanda Tanganan nota kesepahaman dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020, Kamis (30/01)

Penandatanganan MoU yang dilakukan langsung Kepala Kejati (Kajati) Sulut Andi Muh Iqbal Arief dan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh disaksikan Komisioner Yessy Momongan, Lanny Ointu, Meidy Tinangon dan Salman Saelangi serta Sekretaris KPU Sulut Pujiastuti.

Andi Muh Iqbal Arief mengatakan tujuan MoU ini agar KPU dan Kejati serta Kejari tidak ragu-ragu menyampaikan permasalahan hukum yang terjadi agar secepatnya dicarikan solusi penyelesaiannya.

Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh mengapresiasi dan berterima kasih atas keikut sertaan Kejati Sulut dalam mengawal suksesnya pilkada,” Pilkada merupakan arena kontestasi sehingga nantinya ada yang menang dan kalah. Sehingga potensi sengketa selalu ada dan regulasi yang ada memberikan peluang untuk gugatan melalui sengketa proses tata usaha negara maupun sengketa hasil,” Kata Mewoh namun pihak KPU sendiri dalam pulkada ini perlu pendampingan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut Meidy Tinangon menambahkan, ruang lingkup kerja sama antara pihak pertama KPU Sulut dan pihak kedua Kajati Sulut dalam kesepakatan bersama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Menurut Tinangon, bantuan hukum tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili pihak pertama menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai penggugat dan atau tergugat.

“ Pertimbangan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan atau pendampingan hukum (Legal Assistance) dan atau audit hukum (Legal Audite) dibidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari pihak pertama yang pelaksanaannya berdasarkan surat kuasa substitusi dan atau surat perintah dari Kajati Sulut,” Jelas Tinangon.

Lebih kata Tinangon untuk pendapat hukum (Legal Opinion/LO) adalah kegiatan memberikan advise hukum terhadap permasalahan yang terjadi di dalam bidang hukum perdata atas dasar permintaan dari pihak pertama terkait penerbitan/pencabutan surat keputusan tata usaha.

“Pendampingan hukum (Legal Assistance) adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal pihak pertama melakukan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara misalnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” lanjutnya

Sementara untuk audit hukum (Legal Audit) adalah kegiatan jaksa pengacara negara mendampingi pihak pertama dalam hal melakukan Audit Hukum (Legal Audit) atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak pertama.

“Tindakan hukum lainnya adalah tugas jaksa pengacara negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/ BUMND dibidang perdata dan tata usaha negara,” pungkas dia.

Dalam Mou ini, selain KPU Sulut, tujuh KPUD penyelenggara Pilkada serentak menggelar hal yang sama dengan Kejari masing-masing. Di antaranya, KPU Manado, Tomohon dan Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Bolsel serta Boltim. ( Ody)

(Visited 48 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *