Chat kami sekarang

Panwas Kabupaten Beralih Status Jadi Bawaslu

Sulutpos.com,Tondano – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan permohonan perkara nomor 48/PUU-XVII/2019 terkait perubahan nama lembaga dari bersifat ad hoc menjadi permanen dengan masa jabatan anggota selama lima tahun yakni Panitia Pemgawas ( Panwas ) menjadi Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu)

“Ini memberikan kepastian hukum bagi teman-teman di Bawaslu kabupaten/kota di dalam melaksanakan fungsi pengawasan Pilkada 2020,” kata pimpinan Bawaslu Propinsi Sulut, Supriyadi Pangellu, Kamis (29/01) kemarin.

Dijelaskannya, kejelasan pengawas di kabupaten/kota memiliki kewenangan pengawasan di Pilkada dan Pemilu itu belum pasti. Pasalnya, UU Pilkada mengatakan bahwa pengawas di kabupaten/kota disebut sebagai Panwas. Sedangkan UU Pemilu meyebutnya sebagai Bawaslu. “Namun, dengan putusan MK ini dipertegas bahwa pengawas di kabupaten/kota adalah Bawaslu, kewenangan pengawasannya jelas,”Jelas Pangellu.

Diketahui, permohonan perkara diajukan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Surya Efitrimen, Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, dan Anggota Bawaslu Kabupaten Ponorogo Sulung Muna Rimbawan mengajukan uji materi terhadap 48 ketentuan yang tertuang dalam UU Pilkada ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam pertimbangan putusannya MK menyebutkan, kelembagaan Bawaslu dan jajarannya yang tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati (UU Pilkada) harus disesuaikan dengan perubahan kelembagaan pengawas yang tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Jika penyesuaian tersebut tidak dilakukan, menurut mahkamah, itu akan memberikan ketidakpastian hukum bagi lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah.

“Nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan UU 7/2017 sebagai ketentuan yang di antaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra saat membacakan pertimbangan untuk perkara di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (29/01).

Untuk komposisi keanggotaan pun, dikatakan mahkamah, perlu disesuaikan dengan UU Pemilu. Dalam UU Pilkada, anggota Bawaslu provinsi dan Panwas kabupaten/kota masing-masing beranggotakan tiga orang. Maka itu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi lima atau tujuh orang dan anggota Bawaslu kabupaten/kota sebanyak tiga atau lima orang.

Selain itu, menurut mahkamah, penyesuaian juga perlu dilakukan terkait mekanisme pengisian anggota Bawaslu kabupaten/kota. Jika dalam UU Pilkada anggota Panwas kabupaten/kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, itu kemudian diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. ( Ody)

(Visited 149 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *