Chat kami sekarang

Bawaslu Jemput Bola Sosialisasikan Larangan Pejabat Libatkan ASN

Sulutpos.com,Manado – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Utara dalam mensosialisasikan Undang – Undang Nomor 10 pasal 71 tahun 2016 tentang Larangan pejabat negara melibatkan Aparatur Sipil Negara ( ASN) bakal sambangi Kantor pemerintahan baik Kota maupun Kabupaten.

Hal tersebut dikatakan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sulut Kenly Poluan kepada wartawan, Kamis (07/02)di Lagon hotel Manado.

” Kita berencana mengunjungi seluruh pemerintah yang ada di Kabupaten dan Kota untuk mensosialisasikan larangan pejabat negara melibatkan ASN serta pemberlakuan larangan pejabat mengunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemilu,” Kata Poluan.

Alasan pihak Bawaslu jemput bola ke setiap pejabat dilingkungan pemkab dan pemkot ini dikarenakan dalam setiap program sosualisasi yang digelar,terkadang pemerintah setempat hanya mewakilkan sala satu aparaturnya,” Sejauh ini kita perhatikan saat ada kegiatann sosialisasi yang dibuat Bawaslu, mereka hanya mengutus Kesbangpol, atau kalau berkaita Daftar pemilih yang di utus Kadis dukcapil. Belum pernah pejabat baik Bupati,Wakil Bupati maupun Walikota dan wakil walikota yang hadir, padahal sasarannya utama ke mereka,”Jelasnya.

Disamping larangan pejabat negara melibatkan ASN dalam pilkada,pihak Bawaslu Sulutpun tengah menelusuri pelibatan Tenaga Harian Lepas ( THL) oleh pejabat negara,” Memang yang di atur dalam UU hanya ASN, Intinya Bawaslu berharap THL jangan jadi alat politik incumben, Karna diakui saat ini THL digunakan utk kepentingan incumben, Ini berpotensi melangaran UU yang lain.namun secara nomenklatur memang diakui masih didebatkan,”pungkasnya.

(Visited 39 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *