Chat kami sekarang

Kementerian Keuangan Sepakati DBH 2019 Untuk Minahasa Diperhitungkan 2020

Sulutpos.com,Tondano – Didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs Donald Wagey MBA, Bupati Minahasa Ir Royke Octavian Roring MSi sambangi Kantor Kementerian Keuangan RI, Jumat (7/2).

Adapun maksud kunjungan Bupati ROR sapaan akrabnya ini guna mengkonsultasikan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2019 yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Minahasa dari pemerintah pusat.

Usai pertemuan tersebut Bupati mengatakan Kementerian Keuangan sudah menyepakati bahwa DBH tahun 2019 yang belum tersalur akan diperhitungkan tahun 2020 ini.

“Kami sudah konsultasikan soal sisa dana bagi hasil tahun 2019 yang belum diterima Pemkab Minahasa sebesar 9 Miliar lebih, dan pihak Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah berjanji akan memperhitungkan dana yang belum terbayar itu,” kata Bupati.

“Tentunya kita sangat berharap dana bagi hasil itu bisa tersalur demi menunjang pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Minahasa,” tandas Bupati.

Diketahui, alokasi DBH dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Minahasa di tahun 2019 awalnya ditetapkan sebesar Rp 32.460.000.000 dan kemudian direvisi menjadi Rp 31.960.000.000. Penetapan itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI. Namun yang direalisasikan hingga triwulan III tahun 2019 baru sebesar Rp 22.390.000.000, sehingga ada sisa Rp 9.580.000.000 yang belum tersalur.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Kepala BPKAD Minahasa Drs Donald Wagey MBA menjelaskan bahwa dana yang belum tersalur itu salah satunya adalah DBH Sumber Daya Alam (SDA) dari sektor pengusahaan panas bumi yang direalisasikan dalam Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut Wagey, DBH SDA ini merupakan dana perimbangan yang pengalokasiannya didasarkan pada realisasi PNBP dan dibagihasilkan ke daerah penghasil, termasuk di Kabupaten Minahasa.

“Untuk tahun 2019 yang belum tersalur salah satunya DBH SDA panas bumi. Tapi hal itu sudah dikonsultasikan Pak Bupati ke Kementerian Keuangan dan sudah disepakati bahwa sisa dana bagi hasil itu tetap akan diperhitungkan untuk disalurkan ke daerah,” jelas Wagey.( Ody)

(Visited 64 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *