Chat kami sekarang

DPRD Minahasa Gelar Rapat Paripurna Perubahan Ranperda Tata Ruang RTRW

Sulutpos.com,Tondano – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Minahasa gelar rapat Paripurna Perubahan Rancangan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di ruang Sidang DPRD Minahasa, Senin (02/03)

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa Galdy Kandouw SE didampingi Wakil Ketua Denny Kalangi serta Okstesi Runtu, SH,M.Si, dihadiri langsung Bupati Minahasa Ir.Royke Oktavian Roring,M.Si dan Wakil Bupati Robby Dondokambey,S.Si.

Sebelum pembacaan pengajuan perubahan peraturan daerah ke DPRD Minahasa oleh Bupati, dibacakan terlebih dahulu surat masuk pengajuan pembahasan RTRW dari Pemkab Minahasa oleh Sekretaris Dewan Dolfie Kuron.

Dalam sambutan Bupati Minahasa Ir. Royke Octavian Roring, M.Si mengapresiasi akan Pihak DPRD Minahasa yang sudah mengagendakan pelaksanaan rapat paripurna tahapan pembahasan Ranperda perubahan peraturan daerah nomor 1 tahun 2014 tentang wilayah tata ruang kabupaten minahasa.

Dijelaskannya, Dalam revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Minahasa yang tertuang dalam perda nomor 1 tahun 2014 dengan penyusunan Revisi RTRW pada undang undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, pasal 11 ayat 2 mengamanatkan pemerintah daerah berwenang dalam penataan ruang wilayah Kabupaten. Diantaranya meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten . Kemudian pada peraturan pemerintah no 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang, Permen Agraria dan tata ruang no 6 Tahun 2017 tentang tata cara peninjauan kembali RTRW dilakukan paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun.

” Kiranya Perda RTRW ini dapat menjadi pedoman pembangunan di daerah agar lebih fokus dan terarah. Selain itu, proses pembangunan sangat penting untuk mengacu kepada kepada Perda RTRW dikarenakan RTRW merupakan dokumen spesial yang menjadi acuan dan instrumen pengendali bagi seluruh sektor pembangunan dalam pemanfaatan ruang,” Kata Roring sembari meminta DPRD Minahasa meninjau kembali batas wilayah kabupaten minahasa yang terkesan bermasalah.

“Mari kita lihat dan tinjau kembali akan batas wilayah minahasa yang sudah mengganggu stabilitas wilayah, seperti Desa Sea, hal ini akan kita lihat karena RTRW masih berpedoman dari batas wilayah lama, walaupun ada proses evaluasi,namum perlu di cek akan batas wilayah ini. SKPD silahkan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan yang ada bekerja secara bersama – sama,” Harapnya.

Dalam Rapat Paripurna Dewan ini setiap semua fraksi menyampaikan dan menyerahkan pendapatnya kepada Pemkab Minahasa dan menyetujui perubahan peraturan daerah untuk dibahas dalam tahap selanjutnya.

Turut hadir dalam rapat paripurna itu tersebut, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Ir. Ronald Sorongan M.SI,Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rahmat B Taufani, SH, kepala pengadilan Negeri Minahasa, ST Iko Sujatmiko SH, MH, mewakili Kapolres, Kompol Sumidi, S.Sos, mewakili Dandim 1302 Minahasa, Maxen Mentang, kepala kantor pertanahan M Jamita Mansur, bersama Jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa.( Ody)

 

(Visited 2.348 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *