Chat kami sekarang

Bawaslu Tunda Pengawasan Tahapan Pilkada 2020

Sulutpos.com,Manado – Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tunda pengawasan Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) 2020 menyusul dikeluarkannya Edaran Komisi Pemilihan Umum ( KPU ).

“KPU menunda tahapan berarti secara otomatis Bawaslu menunda tahapan pengawasan,” Kata Ketua Bawaslu Sulut Herwyn J.Malonda,SH.MH.M.Pd, Minggu (22/03)

Malonda pun mengatakan keputusan yang ambil Komisi Pemilihan Umum ( KPU) terkait penundaan tiga tahapan dalam pilkada 2020 guna menghindari penyebaran virus Corona atau Covid -19 adalah langkah bijak.

” Penghentian sementara sejumlah tahapan oleh KPU merupakan langkah bijak dalam upaya penyebaran virus corona atau covid – 19,” Kata Malonda.

Dengan adanya penundaan tahapan tersebut jelas Malonda, berimbas pada tidak ada kegiatan melibatkan mengumpulkan massa namum disisi lain Melindungi penyelenggara pemilu dari covid – 19,” Penundaan sejumlah tahapan ini akan juga mempersiapkan waktu yang panjang bagi jajaran pengawas pemilu untuk meningkatkan kapasitas dengan mempelajari dan memahami regulasi. Serta meningkatkan kemampuan memetakan potensi pelanggaran pemilihan sehingga dapat melaksanakan tugasnya ketika tahapan dilanjutkan dikala kondisi membaik di masa mendatang,” Jelasnya.

Lebih Lanjut dikatakannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pillada) tak mengatur tentang mekanisme penundaan Pilkada secara keseluruhan tahapan atau wilayah,
“UU Pilkada hanya mengatur tentang pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan,” jelasnya namun terkait edaran penundaan sejumlah tahapan oleh KPU, Bawaslu RI pun mengeluarkan tiga rekomendasi kepada KPU dan Rekomendasi dikeluarkan dalam rangka mencegah penyebaran Corona virus 2019 (Covid-19) yang menjadi wabah tanah air dan dunia.

“Rekomendasi pertama, KPU harus menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antarpenyelenggara pemilu dan masyarakat. Kedua, membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi terkini dan kebijakan pemerintah serta pemerintah daerah.
“Ketiga, memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan, partai politik, dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah,”Terangnya. ( Ody)

(Visited 45 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *