Chat kami sekarang

Badan Pertanahan Minsel, Sosialisasikan Zona Integritas Bebas KKN

Foto: Kepala Badan Pertanahan (BPN) Minsel, Deany Keintjem


SulutPos.com, Amurang – Badan Pertanahan kabupaten Minahasa selatan sosialisasikan secara eksternal pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sosialisasi ini menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya dari Polres Minsel, Kanwil BPN Sulut, Kejari Minsel, Rabu (18/11/2020) dan berlangsung di kantor BPN Minsel.

Kepala Pertanahan Minsel, Deany Keintjem usai sosialisasi, ketika ditemuI media menjelaskan, sosialisasi ini merupakan langkah maju bagi BPN Minsel, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih  baik.

Sisi lain, sosialisasi internal BPN Minsel, juga bertujuan membangun komitmen seluruh pegawai untuk meningkatkan dan meninggalkan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelayanan pertanahan.

Selain itu, ditambahkan Keintjem, sosialisasi ini, untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, dengan melakukan berbagai terobosan di antaranya dengan melalui layanan elektronik.

“Hal ini bermaksud untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dan mengurangi potensi terjadinya praktik kecurangan yang akan memicu korupsi suap dan pungli dalam pelayanan pertanahan,” ujar Keintjem.

Dengan diterapkan zona integritas, maka diharapkan dapat diinternalisasi oleh seluruh pegawai Kantor Pertanahan kabupaten Minahasa Selatan, sehingga tumbuh semangat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan komitmen pengawai dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan.

Hal ini juga berarti sebuah janji pegawai untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan menuju kantor pelayanan publik yang memiliki standar. Sosialisasi ini juga, bertujuan untuk mencapai predikat WBK. Predikat ini diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK melalui reformasi birokrasi, khusunya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Sementara sisi lain yang juga ingin dicapai, adalah untuk “Meningkatkan pelayanan prima, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, karena itu kami meminta dukungan kepada semua pihak agar dapat mewujudkan zona integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa selatan, agar terwujud birokrasi yang transparan, akuntabel, bebas dari KKN dalam pengelolaan pertanahan di Minsel,” Pungkas Keintjem. (Christian Ngau)

(Visited 135 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *