Chat kami sekarang

Cegah Kerugian Negara OPD MoU dengan Kejari Depok

SulutPos.com,  Depok – Guna mencegah Perbuatan Melawan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Depok bersama dengan Badan Keuangan Daerah dan Kecamatan se Kota Depok melakukan penanda tanganan perjanjian  kerjasama.

Seusai acara penandatangan tersebut, Sri Kuncoro memberikan keterangan kepada awak media dilokasi, jangan ada salah persepsi antara Kejaksaan dengan instansi pemerintah dari Mou itu , seakan -akan setiap pelaksanaan kerja itu adalah aman, karena ada pendampingan dari pihak kejaksaan.

“Mou itu adalah antara institusi dengan institusi, jadi apabila terdapat pribadi, personil dan atau staf pemerintah daerah yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, maka resikonya ditanggung sendiri. Pendampingan ini adalah bersifat yuridis normatif” tutur Sri Kuncoro.

Masih dari Sri Kuncoro, ini adalah sekedar ilustrasi dalam pembangunan jembatan dan ada pembebasan tanah. Maka bantuan yang diberikan adalah dari segi dan sisi hukumnya. Kemudian ditegaskan pula kami tidak secara detail dan atau tehnis dari proses pembangunannya.

“Apabila ada suatu permasalahan agar dikomunikasikan terlebih dahulu, sehingga bantuan hukumnya berupa solusi – solusi cerdas diberikan. Jangan permasalahan tersebut menjadi krusial dikemudian hari, baru dikomunikasikan, apalagi menyangkut tentang hukum.”ungkapnya.

“Jadi ditegaskan kembali, apabila ada niatan dan atau pelanggaran untuk memperkaya diri sendiri dalam hal ini kedalam ranah korupsi.. Maka resiko ditanggung sendiri, dan ini diharapkan komunikasi yang effektif sesering mungkin dilakukan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, kaitannya penyalahgunaan wewenang,” jelasnya.

Dikatakan oleh Sri Kuncoro, manfaat kerjasama ini adalah potensi-potensi persoalan hukum yang dialami oleh seluruh dinas instansi pemerintah dapat diminimalisir dari awal. Kemudian proses pelaksanaan tugas akan menjadi baik dan harapannya manfaat yang dirasakan dan menyentuh secara langsung oleh masyarakat.

“Intinya itu adalah seluruh Satuan Kerja (Satker) harus ada Mou, karena ini secara umum penanganan perdata dan tata usaha negara. Untuk yang sifatnya spesifik akan diturunkan dengan melalui surat kuasa khusus. Mou ini adalah merupakan payung hukum.”papar Sri Kuncoro.

Lanjutnya, sebahagian besar di Kota Depok ini sudah melakukan kerjasama , dan.pelaksanaan ini adalah berupa perpanjangan kerjasamanya. Dahulu perpanjangan adalah setiap dua tahun sekali, untuk saat ini setiap tahun sekali. Mengingat Kepala Kejaksaannya mutasinya terkadang kurang dari setahun.

“Seperti janji kampanye pak wali akan menggelontorkan dana Rp 5 milyar ke setiap kelurahan, ini menjadi suatu konsentarsi tersendiri bagi kami. Dan pastinya ini perlu pendampingan di setiap kelurahan, dalam rangka pembangunannya tepat sasaran , terukur dan terarah.”pungkas Sri Kuncoro.

(Visited 124 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *